Showing posts with label Ekonomi Digital. Show all posts
Showing posts with label Ekonomi Digital. Show all posts

Monday, February 4, 2019

Kesempatan dan Kesempitan Ekonomi Digital Indonesia

Indonesia merupakan salah satu pasar ekonomi digital besar. Namun, jalan Indonesia menuju sebuah kekuatan ekonomi digital dunia tidak mudah. Perlu terobosan regulasi dari pemerintah. Jokowi menunjukkan punya ketertarikan besar terhadap perkembangan teknologi dan inovasi di dunia digital. Lebih dari itu, e-consumerIndonesia adalah yang paling menjanjikan di dunia.
tirto.id - Presiden Joko Widodo terlihat santai dan gembira ketika berkunjung ke beberapa markas raksasa internet di Silicon Valley. Tidak seperti forum-forum luar negeri yang harus dihadirinya dengan presentasi yang bikin dahi berkerut, kunjungannya ke kantor GoogleFacebookTwitter, dan Plug and Play pada 19 Februari itu seperti bertandang ke rumah teman main. Dalam banyak kesempatan, Jokowi tampak tertawa lepas.

Di kantor Facebook, si CEO Mark Zuckerberg, yang seperti biasa berpenampilan kasual dengan kaos oblong abu-abu dan celana jeans biru, langsung mengajak Jokowi bermain ping-pong virtual dengan perangkat Oculus Rift. Mengenakan batik biru berlengan panjang, Jokowi langsung menjajal permainan mahal dan canggih itu. Jokowi menunjukkan dengan baik, betapa ia bersenang-senang di sana dan punya ketertarikan besar terhadap perkembangan teknologi dan inovasi di dunia digital.

Meski terlihat santai, kunjungan ini tentu saja bukan untuk main-main. Ditemani Ibu Negara Iriana yang memakai setelan kebaya berwarna werah dan jilbab pink, Presiden Jokowi membawa misi khusus di Silicon Valley. Ia melihat bahwa ekonomi digital adalah ekonomi masa depan, dan menginginkan sektor ini tumbuh pesat di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Tak tanggung-tanggung, di sana, ia mencanangkan target untuk melahirkan seribu teknopreneur per 2020.

Di dinding kantor Plug and Play, perusahaan yang banyak berinvestasi untuk teknologi digital, Jokowi menulis: "Rintis bersama, sejahtera bersama." Ini merupakan pesan sekaligus sinyal keseriusan Jokowi mendorong perusahaan rintisan berbasis digital agar berperan lebih besar di bidang ekonomi.

"Saya harap Plug and Play ambil bagian dalam visi Indonesia menjadi pemain ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, yang akan mencapai USD 130 miliar pada 2020," kata Jokowi ketika bertemu Saeed Amidi, pendiri dan CEO Plug and Play.

Di Googleplex, Jokowi disambut CEO Google Sundar Pichai dengan makanan khas Indonesia untuk makan siang. Dalam kesempatan yang dihadiri oleh banyak karyawan Google asal Indonesia itu, Pichai setuju akan melatih 100.000 developer mobile di Indonesia, baik melalui kampus-kampus maupun kelompok-kelompok kreatif lainnya, sebelum 2020.

Bumi memang sedang dalam perjalanan menjadi planet digital. Semua negara, baik berlomba-lomba maupun tidak, dengan atau tanpa usaha, perlahan-lahan ikut melangkah ke sana. Peradaban digital menunggu di depan mata. Niat dan usaha pemerintahan Jokowi untuk membawa Indonesia terdepan dalam ekonomi digital tentu layak diacungi jempol.

Tapi, semudah itukah mewujudkan impian untuk memajukan perekonomian digital Indonesia? Apakah cukup dengan kunjungan presiden ke jantung peradaban digital? Jalan panjang dan berliku sepertinya masih harus dilalui. Selain tantangan, hambatan dan rintangan yang akan menghadang tidaklah sedikit dan bukan perkara sepele.

Internet sebagai Pasar Global
Dalam satu dan lain hal, internet telah menjadi semacam semangat zaman. Rasanya, tidak berlebihan jika milenium ketiga ini disebut sebagai era internet. Sebab, ia kini tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di alam ini.

Dua puluh empat tahun setelah World Wide Web pertama kali dikenalkan, sekarang internet telah menjembatani interaksi kurang lebih 50 persen penduduk dunia. Hanya perlu waktu 12 tahun hingga pengguna internet mencapai 1 miliar. Di tahun-tahun berikutnya, ditemani perkembangan telepon genggam yang berpengaruh besar bagi internet – juga sebaliknya, pertumbuhan itu seperti tak bisa dibendung lagi. Hingga kini angkanya mencapai 3,3 miliar.



Pada mulanya, internet hanya dimanfaatkan sebagai sarana mencari informasi (browsing) dan surat-menyurat (email). Dalam perkembangan mutakhirnya, setelah booming media sosial, internet telah menjadi sarana untuk berbagai transaksi ekonomi. Bukan lagi pemandangan aneh jika hari-hari ini seseorang memenuhi nyaris semua kebutuhannya melalui ponsel, berbelanja (bahkan banyak juga yang berjualan) barang dan jasa melalui situs-situs e-commerce. Para pengguna internet kini tak lagi sekadar pengguna biasa. Dalam batas tertentu, mereka telah bertransformasi menjadi e-consumers.

Miliaran pengguna internet, yang kini terhubung satu sama lain hanya dengan ponsel, merupakan tanah yang menjanjikan untuk peluang-peluang bisnis baru dan lahan empuk bagi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Pertumbuhan iklan digital demikian pesat, hingga mengancam segala promosi cetak dan fisik. Perlahan-lahan, internet mulai menjadi roda raksasa penggerak ekonomi global.

Kehebohan seputar Alibaba, perusahaan e-commerce asal Cina, merupakan contoh terbaik bagaimana internet semakin memainkan peran yang tidak kecil bagi perekonomian dunia. Alibaba, bersama raksasa e-commerce asal Amerika, Amazon, menjadi magnet bagi miliaran orang untuk beraktivitas ekonomi di sana. Para investor pun tak mau ketinggalan. Mereka mulai melihat peluang besar untuk berinvestasi di sektor ini.

Selain Amazon dan Alibaba, lahir sejumlah startup e-commerce lain di berbagai berlahan dunia. Mereka ikut meramaikan dan memperbanyak pilihan bagi para konsumen untuk belanja online. Untuk menyebut beberapa, di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara, dan Kaymu yang beroperasi melintasi Afrika, Asia, Eropa serta Timur Tengah.

Kesempatan Indonesia
Bukannya tanpa peluang, ekonomi digital Indonesia punya gugusan potensi besar yang tak dimiliki semua negara. Meski tidak didukung sistem pendidikan yang progresif, putera-puteri milenial Indonesia tumbuh menjadi generasi cerdas dan memiliki kemampuan luar biasa untuk bicara banyak di kancah global.

Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia adalah berkah tersendiri, baik sebagai tenaga kerja untuk menopang perekonomian maupun sebagai pasar. Lebih dari itu, e-consumer Indonesia adalah yang paling menjanjikan di dunia. Setengah dari total 253 juta populasinya adalah anak muda di bawah usia 30 tahun.



Maka tak heran bila jumlah pengguna internet di Indonesia akan terus merangkak naik. Saat ini, jumlahnya mencapai 103 juta orang. Pada 2019, dengan asumsi Compound Annual Growth Rate (CAGR) per tahun 9,79 persen, diperkirakan jumlahnya akan membengkak hingga 133,5 juta pengguna. Sejalan dengan perkembangan global, pengakses internet melaui ponsel juga semakin banyak jumlahnya.



Dalam hal transaksi e-commerce, Indonesia bahkan menunjukkan pertumbuhan yang fantastis. Hingga akhir tahun 2015, jumlah transaksi e-consumer Indonesia telah mencapai USD 3,56 miliar, naik 42,4 persen dari tahun sebelumnya. Tahun ini, pertumbuhannya diestimasi akan mencapai 53,23 persen.



Semua data di atas adalah potensi pasar. Namun, sejatinya yang paling menentukan apakah Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam ekonomi digital adalah penciptaan teknologi itu sendiri. Bagaimana para tenaga kreatif Indonesia merespons pertumbuhan pasar yang luar biasa ini? Sebanyak apa startup yang diciptakan anak-anak Indonesia? Atau dalam bahasa populer yang digunakan dalam skena teknopreneur Indonesia, sejauh mana karya anak bangsa bisa bicara dalam persaingan ekonomi digital?



Menurut Daily Social Startup Report 2015, tahun lalu adalah tahun yang hebat untuk ekosistem perusahaan rintisan Indonesia. Meski masih terdapat banyak kendala, pertumbuhan industrinya terlihat super attractive dan mulai berdampak besar untuk masyararakat luas.

Salah satu faktor yang membuat iklim startup Indonesia tumbuh pesat pada 2015 adalah aliran dana investasi yang cukup besar. Setidaknya terdapat 70 catatan penanaman modal yang diumumkan secara terbuka--belum menghitung yang disepakati tertutup. Yang lebih semarak lagi, pertumbuhan signifikan dari penanaman modal ini semakin banyak dibukukan oleh angel investors.



Dari sejumlah perusahaan rintisan yang berhasil menggaet investor, sepuluh di antaranya dianggap Daily Social sebagai startup terbaik. Di antaranya adalah Go-Jek, sebuah aplikasi on demand service yang berdampak sangat besar bagi perilaku memilih moda transportasi orang-orang di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.



Karena keberhasilan Go-Jek, tren investasi teknologi di Indonesia pada 2016 diprediksi masih akan didominasi on demand service.

Kesempitan 
Lalu bagaimana peran pemerintah dalam memfasilitasi berbagai perkembangan di atas?
Pada 2013, The Institute for Business in the Global Context mengeluarkan laporan menarik mengenai kesiapan negara-negara dalam menyambut ekonomi digital. Laporan ini merilis Digital Evolution Index (DEI) dari 50 negara--terdiri dari negara-negara maju dan berkembang, melingkupi 73 persen penduduk dunia. Sebanyak 50 negara yang dianggap memiliki euforia internet dan diprediksi pertumbuhannya bakal semakin cepat di kemudian hari.

DEI ini mengklasifikasi secara dinamis evolusi digital di 50 negara, dengan penjelasan-penjelasan penting untuk memahami ekosistem digital yang kompleks. Alih-alih memeringkat secara statis, DEI justru mengilustrasikan bagaimana negara-negara itu berevolusi dari waktu ke waktu. Pendekatan ini bukan hanya memungkinkan kita melihat model terbaik dari negara tertentu, melainkan juga dapat menelusuri sendiri perkembangan kita dan di bagian mana perbaikan kebijakan dapat dibuat.

DEI disusun berdasarkan faktor-faktor pendorong—sekaligus bisa jadi penghalang—yang mempengaruhi iklim digital satu negara: inovasi, regulasi, permintaan, dan penawaraan. Inovasi: ditentukan oleh sebaik apa ekosistem dan lanskap persaingan, kesiapan pengguna internet terhadap berbagai teknologi dan layanan baru, dan budaya bisnis rintisannya.

Regulasi: tergantung bagaimana efektivitas pemerintahan, kesehatan industri, dan kesiapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui internet. Sementara permintaan: dilihat dari profil dan demografi para konsumen, kesiapan metode pembayaran digital, dan keakraban dengan media sosial.

Terakhir, faktor penawaran: berdasarkan infrastruktur koneksi dan infrastruktur transaksi. Analisis atas keempat faktor ini, yang dilaksanakan selama priode 2008 hingga 2013, membantu kita memahami lebih dalam bagaimana lanskap digital bergerak, menampilkan pola, dan menyediakan wawasan tambahan berbasis data.

Hasilnya, DEI membagi 50 negara ke dalam empat kategori. Stand Out untuk negara-negara yang di masa lalu berada di level tertinggi dalam hal perkembangan digital dan akan terus melesat di masa depan. Stall Out: negara-negara yang dulu berkembang pesat, tetapi kini kehilangan momentum, dan di tahun-tahun mendatang besar kemungkinan akan tertinggal. Break Out: negara-negara yang punya potensi untuk melompat menjadi Stand Out. Dan Watch Out: negara-negara dengan skor terendah di masa kini dan proyeksi DEI mereka pun rendah.

Bisakah Anda menebak Indonesia masuk kategori mana? Ya, tepat, yang paling bontot: Watch Out. Peringkat 47 dari 50 negara. Sementara negara kecil tertangga terdekat kita, Singapura, berada di puncak klasemen Stand Out.

Tapi jangan khawatir dulu. Masih ada harapan. Seperti disinggung di atas, indeks ini tidak statis. DEI juga membuat empat klasifikasi lain untuk melihat pergerakan digital: rapidly advancing, slowly advancing, slowly receding, dan rapidly receding. Indonesia masuk yang bergerak maju meskipun lambat (slowly advancing), dengan skor 3,01. Ini dikarenakan di sisi inovasi dan permintaan Indonesia cukup bagus, dan lemah di sisi penawaran dan regulasi. Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga Asia Tenggara menunjukkan kemajuan pesat (rapidly advancing): selain Singapura (4,24), ada Malaysia (7,5), Thailand (6,59), Vietnam (5,54), dan Filipina (5,37).

Negara yang paling dahsyat kemajuan digitalnya adalah Cina, dengan skor 8,39.



Jika pemerintah benar-benar serius ingin mendorong sektor ini berkembang, langkah-langkah biasa saja tidak akan cukup. Perlu berbagai terobosan dalam hal regulasi dan pembangunan infastruktur digital—dua faktor yang Indonesia masih cukup terbelakang. Jika hanya memasang target sekian teknopreneur, tanpa ada perubahan radikal dalam regulasi, dan minim pembangunan infastruktur, bisa-bisa target itu hanya akan menjadi pepesan kosong.

Jika ingin Indonesia menjadi bangsa wirausaha, pemerintah perlu menciptakan iklim yang memudahkan untuk bisnis rintisan. Seperti yang telah dilakukan oleh Singapura berpuluh-puluh tahun. Singapura adalah contoh terbaik dan terdekat bagaimana pemerintah memfasilitasi dengan baik anak-anak mudanya memulai wirausaha. Menurut Bank Dunia, Singapura bercokol di peringkat satu dalam hal regulasi yang memudahkan bisnis. Indonesia masih jauh di bawah, di peringkat 102.

Di era Jokowi ini, ada empat kementerian yang berkoordinasi untuk hal-hal yang terkait wirausaha. Namun, sejauh ini belum ada langkah konkret yang diperlihatkan agar kewirausahaan benar-benar bergeliat. Belum terlihat jelas usaha pemerintah. Misalnya, menyediakan sumber daya pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan untuk startup, dan yang paling penting: pembenahan regulasi.

Keributan yang terjadi seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lamban merespons perkembangan skena digital dengan regulasi yang pas. Belum lagi bila melihat kecenderungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang, dalam hal regulasi, cenderung melarang-larang dan hobi blokir sana-sini. Kecenderungan ini menunjukkan, Kemenkominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas-landasnya ekonomi digital.
sumber: https://tirto.id/kesempatan-dan-kesempitan-ekonomi-digital-indonesia-vxu

5 Hambatan Yang Masih Dihadapi Pelaku Bisnis Digital Indonesia

Bisnis digital akan terus bertumbuh di Indonesia dan hal ini tidak dapat dihindari. Namun pertumbuhan bisnis digital ini masih mengalami kendala atau hambatan.
Chief Information Officer Indonesia (iCIO Community) merilis rekomendasi tentang lima hambatan yang masih dihadapi pengusaha ICT di Indonesia.
Rekomendasi ini difasilitasi oleh Departemen Teknik Eelektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan melibatkan sejumlah CIO di dalam sebuah forum diskusi khusus.
“Dari pembahasan itu, kami menemukan setidaknya ada lima masalah yang perlu menjadi perhatian dan diharapkan dapat teratasi dalam waktu 3-5 tahun mendatang sehingga visi sebagai salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar dapat tercapai,” jelas Chairman iCIO Community, Agus Wicaksono.
Masalah yang juga masih menjadi perhatian adalah kesenjangan infrastruktur teknologi, kurangnya tenaga ahli, privasi data, standar pertukaran informasi, dan kepemilikan data.
“Infrastruktur yang merata dapat mendorong pelaku bisnis berkompetisi dengan setara. Namun jika belum terjadi, hal itu dapat menyebabkan ketimpangan,” lanjutnya. Agus juga mengapresiasi langkah pemerintah lewat Proyek Palapa Ring yang mampu membuka jaringan internet untuk seluruh wilayah Indonesia.
Kemudian dalam rangka menghadapi kurangnya tenaga ahli, iCIO Community menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia dan Universitas Bina Nusantara untuk meningkatkan program pendidikan digital di perguruan tingginya.
“Privasi data mungkin menjadi salah satu masalah yang masih dianggap remeh. Akan tetapi, kesadaran akan hal ini perlu ditingkatkan, termasuk melalui regulasi, sehingga timbul digital trust, yaitu sikap percaya pada transaksi digital,” jelasnya lebih lanjut.
Mengenai kepemilikan data, pemerintah Indonesia mendorong agar setiap perusahaan agar memiliki pusat datanya di Indonesia. Namun di sisi lain, cara ini sudah tidak relevan digunakan berhubung teknologi cloud sudah makin optimal, sehingga tidak diperlukan pembangunan perangkat secara fisik lagi di Indonesia. Oleh karenanya, sebuah regulasi yang dapat mengakomodasi informasi dan pertumbuhan bisnis sangatlah dibutuhkan.
“Seluruh pemangku kepentingan dan pelaku digital harus sama-sama berkoordinasi untuk menuju masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih cerdas dan baik,” pungkas Agus mengakhiri pembicaraan.
sumber: https://www.liputan6.com/tekno/read/2946674/5-masalah-di-industri-digital-indonesia-versi-icio-community

Sri Mulyani Paparkan Hambatan Ekonomi Digital di RI

Jakarta - Dalam paparan diskusi High Level Conference Annual Meetings 2018 di Hotel Fairmont Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan hambatan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, salah satunya hambatan pengembangan ekonomi RI adalah masih belum meratanya insfrastruktur dan fasilitas jaringan internet di seluruh Indonesia.

"Indonesia masih membutuhkan infrastruktur fasilitas jaringan internet. Agar kita bisa mendigitalkan dan memanfaatkan ekonomi digital. Pada dasarnya kita perlu menciptakan kondisi tersebut," paparnya dalam kesempatan tersebut, Selasa (27/2/2018).

Di depan puluhan delegasi negara anggota IMF yang hadir dalam acara tersebut, Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia memiliki 110 angkatan kerja dan 60%-nya merupakan tenaga kerja di bawah 30 tahun. Ini merupakan sebuah kekuatan sekaligus tantangan. 

Pengembangan ekonomi digital, bisa menjadi solusi untuk memaksimalkan potensi sumberdaya manusia atau angkatan kerja yang tersedia tersebut.

Karena, dengan adanya ekonomi digital, kesempatan penciptaan lapangan usaha baru akan lebih mudah dilakukan. Karena setiap orang bakal mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan dan permodalan tanpa terbatas waktu dan tempat.

"Itu terjadi di Jakarta, fasiltas ini diperlukan juga di banyak kota di Indonesia. Kota pintar itu, pintar bukan karena karena kabel atau infrastruktur tapi sistem yang bisa membuat orang memiliki fleksibilitas untuk move dan orang-orang akan lebih produktif. Produktivitas inovasi bisa tercipta di kota pintar seperti ini (kota yang memiliki internet)," jelasnya. (dna/dna)
sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3889029/sri-mulyani-paparkan-hambatan-ekonomi-digital-di-ri

4 Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi secara digital mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, penetrasi itu didukung tingginya konsumsi internet seiring dengan naiknya jumlah teknologi finansial atau financial technology (fintech).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan, jumlah fintech di Indonesia tahun lalu sebanyak 184 perusahaan. Angka ini naik dibanding tahun 2016 yang berjumlah 126 perusahaan. Sementara itu, pengguna internet Indonesia lebih dari 130 juta orang, pengguna yang aktif sekitar 124 juta orang.
Meski begitu, Sugeng mengaku, kemajuan ini juga memiliki tantangan bagi layanan ekonomi digital Indonesia. Dia menyebut, setidaknya ada 4 tantantangan yang harus dihadapi dan waspadai.
Pertama, dengan adanya tren penggunaan internet dan mobile, tantangan utama yang perlu diwasapadi adalah cyber security yang akhir ini marak. Kejadian ini belakangan dialami di berbagai belahan dunia.
“Misalnya ransomware (virus yang mengunci file) yang minta tebusan dari bitcoin. Itulah kenapa posisi kita tegas melarang bitcoin jadi alat pembayaran,” katanya dalam diskusi Tren Ekonomi Digital: Era Transaksi Elektronik, Peluang dan Tantangan di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (4/3). Terkait ransomware juga melanda bank sentral Bangladesh yaitu pembobolan melalui swiping. Bank Sentral Malaysia pun ikut terkena serangan cyber ini.
Tantangan kedua, kata Sugeng, adalah fragmentasi industri. Saat ini masing-masing industri membuat inovasi teknologi digital tapi tidak terhubung satu sama lain. Ini menyebabkan inefisiensi dan menyulitkan masyarakat dalam melakukan transaksi digital.
“Contohnya kartu tol. Dulu hanya bisa pakai Bank Mandiri. Ada juga yang khusus BCA saja. Sekarang semua bisa terkoneksi satu sama lain," kata dia.
Ada juga tekonologi QR Code yang saat ini masih tertutup. Tapi Sugeng menjanjikan April ini semua transaksi yang menggunakan QR Code akan selesai jadi bisa terkoneksi satu sama lain.
Tantangan ketiga adalah daya saing. Sugeng menilai, pertumbuhan e-commerce saat ini belum bisa mendukung penjualan barang lokal. Saat ini masih didominasi impor dari China karena murah. Selain itu, posisi kedua barang impor dari Singapura dan Jepang.
“Dalam hal ini dukungan logistik jadi kunci kita,” ucapnya.
Tantangan keempat, layanan ekonomi digital juga rawan jadi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sugeng meminta hal ini juga perlu diwaspadai pelaku jasa keuangan teknologi. sumber: https://kumparan.com/@kumparanbisnis/4-tantangan-ekonomi-digital-di-indonesia

Tujuh Isu Besar Ekonomi Digital: Keamanan Data hingga Logistik

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengidentifikasi 7 isu besar dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Di antaranya adalah masalah permodalan, keamanan data, logistik, hingga talenta.
Yang pertama adalah talenta atau sumber daya manusia. Rudiantara menyatakan, saat ini ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat, namun kompetensi sumberdaya manusia di bidang teknologi masih kurang. Pemerintah pun berencana memberi kemudahan bagi masuknya tenaga kerja asing di sektor digital.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengalokasikan beasiswa program pasca sarjana mengenai ekonomi digital untuk 20 mahasiswa ke Tiongkok dan India. "Karena keduanya kiblat masa depan ekonomi digital," kata Rudiantara dikutip dari siaran persnya, Ahad (8/4) kemarin.
Isu kedua adalah pendanaan. Pemerintah, menurut Rudiantara, telah mengeluarkan kebijakan agar memungkinkan pendanaan dari dalam negeri dan luar negeri. Selain membuka peluang investasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menargetkan pembentukan Indonesia Fund yang ditargetkan mampu menngumpulkan dana US$ 100 Miliar. "Lembaga pendanaan akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini," ujarnya.
Ketiga, pemerintah juda sedang menggodok aturan pajak e-commerce. Dengan begitu, perdagangan online dan konvensional akan mendapat perlakuan yang sama. Keempat, perlunya literasi kepada masyarakat mengenai ekonomi digital. Pendidikan ini diperlukan agar masyarakat mampu menggunakan berbagai fitur dan layanan berbasis digital.
Kelima adalah masalah logistik. Menurut Rudiantara, pemerintah tengah melakukan transformasi atas PT Pos Indonesia. "Supaya orientasinya tidak hanya berkirim surat, tapi berubah orientasi ke perposan ke logistik,” ujarnya.
Peluang aplikasi logistik dari beberapa startup juga tengah berkembang pesat. "Setiap tahun ada pembelanjaan US$ 400 miliar untuk logistik, ini terlalu mahal. Makin besar angka, main besar permasalahan dan makin besar peluang bagi anak muda menemukan cara baru,” katanya.
Keenam adalah mengenai keamanan siber yang dinilai penting sebagai jaminan agar proses bisnis lancar. Masalah keamanan, termasuk atas data pengguna menjadi sorotan setelah kasus kebocoran data Facebook.
Isu terakhir adalah bagaimana mempercepat pembangunan infrastrukur.  Saat ini, Rudiantara menyebut, lebih dari 500 kabupaten/kota belum tersentuh backbone broadband. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmatif atau keberpihakan. Targetnya pada 2019 semester pertama semua kabupaten dan kota harus terhubung dengan jaringan internet kecepatan tinggi. 
Reporter: Desy Setyowati
sumber: https://katadata.co.id/berita/2018/04/09/7-isu-besar-ekonomi-digital-dari-keamanan-data-hingga-logistik

Friday, January 18, 2019

Digital Economy / Ekonomi Digital

Digital Economy / Ekonomi Digital

Apa itu Ekonomi Digital? Ketika membahas tentang ekonomi digital pasti tidak jauh dari beberapa hal berikut :
  1. Proses digital yang bersangkutan dengan transaksi
  2. Dampak yang terjadi karena digitalisasi yaitu
    a. Manfaat atau positif adanya digital economy, contohnya adalah dengan menggunakan ekonomi digital maka keuntungan yang dihasilkan akan semakin meningkat sesuai dengan strategi yang digunakan.
    b. Ekses/residen atau negatif adanya digital economy, contohnya adalah pada suatu tempat tertentu fasilitas tidak memadai untuk ekonomi digital dan itu akan membuat penurunan penghasilan dalam perekonomian ditempat tersebut.

Ketika melakukan ekonomi digital ada beberapa hal yang sulit untuk dilakukan dalam mewujudkan digital economy tersebut, antara lain :

  1. Fasilitas yang tidak memadai
  2. Ketidaktahuan tentang cara penggunaan
  3. Kenyamanan berdasarkan kebiasaan dengan menggunakan media tradisional, contoh kasusnya adalah seorang petani sudah mempunyai fasilitas untuk melakukan digital economy, namun karena lebih nyaman dengan kebiasaannya maka petani tersebut tidak menggunakan digital economy, hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis dari para petani yang mayoritas tidak begitu paham dengan adanya teknologi dan menutup diri dengan hal tersebut.

Beberapa hal yang ada dalam digital economy yaitu :

  1. Persaingan, jelas sekali dalam ekonomi digital persaingan akan terus bertambah berdasarkan dengan kemudahan dalam penggunakan digital economy tersebut
  2. Teknologi, dengan menggunakan media sosial dapat menunjang tingginya popularitas seperti kepercayaan atas jasa yang diberikan.
  3. Budaya
  4. Sumber Daya Manusia dalam hal ini manajemen
  5. Regulasi atau birokrasi dari suatu sistem

Berikut adalah ciri-ciri ekonomi digital beserta penjelasan singkat :

  1. Disintermediation, yaitu tidak adanya perantara, namun sekarang berubah menjadi reintermediarible yaitu adanya perantara seperti market place, jasa antar, dan lain sebagainya
  2. Molekulisasi, yaitu perubahan pada struktur atau birokrasi yang digunakan
  3. Berbagi no language
  4. Prosumption, yaitu seseorang yang berada pada posisi produsen sekaligus konsumen juga
  5. Discordance, yaitu dampak negatif dari ekonomi digital
  6. dan masih banyak lagi

Kesimpulan :

Jadi Pengertian Ekonomi Digital adalah aktivitas atau kegiatan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada sarana digital dan mempunyai dampak pada perekonomian yang harapannya bisa meningkatkan keuntungan bagi yang melakukannya.

Digital Economy Rankings 2016 GCI (Global Connectivity Index)

Digital Economy

sumber: https://www.susantokun.com/definisi-digital-economy-ekonomi-digital-indonesia/

Map Security needs to DevSecOps tools in SDLC.

  Map Security needs to DevSecOps tools in SDLC. Implementing DevSecOps effectively into the SDLC involves adopting the right tools, adaptin...